Computer File
Peranan anggaran pendapatan sebagai salah satu alat pengendalian manajemen untuk menunjang tercapainya target laba operasi pada PT Pos Indonesia
Salah satu prasarana yang amat diperlukan dalam era globalisasi
sekarang ini adalah prasarana komunikasi dalam bentuk surat-menyurat
yang dilayani dengan penyelenggaraan pos. PT Pos Indonesia sebagsi
penyelenggara pos dan giropos di Indonesia, sesuai dengan sifatnya
berusaha menyediakan pelayanan kemanfaatan umum disamping
berusaha memperoleh laba berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Dua komponen yang paling pokok dalam pencapaian target laba
adalah pendapatan dan biaya. Di sini penulis hanya membahas
komponen pendapatan saja, dengan asumsi bahwa biaya yang
dikeluarkan perusahaan telah dikelola seefisien dan seefektif mungkin.
Komponen pendapatan adalah komponen yang paling menentukan laba
perusahaan karena pendapatan merupakan elemen laba/rugi yang
tingkat ketidakpastiannya amat tinggi sehingga bersifat dinamis dan
sukar diramalkan. Komponen biaya sifatnya statis dan tidak dapat
ditekan terus karena hal ini akan mempengaruhi mutu pelayanan yang
diberikan. Biaya hanya dapat dikurangi sampai titik tertentu saja yaitu
titik biaya terendah (efisien) dimana mutu pelayanan masih dalam
standar yang ditentukan (efektif).
Perencanaan dan pengendalian pendapatan dapat dilakukan dengan konsep sistem pengendalian manajemen yang salah satu alat
utamanya adalah anggaran pendapatan. Penyusunan anggaran
pendapatan dilakukan oleh Direktorat Keuangan tepatnya Seksi
Penyusunan Anggaran Pendapatan (Ranpos-l/A) yang berlokasi di Jalan
Jakarta No. 34 Bandung.
Penulis melakukan penelitian pada awal tahun 1996 dengan objek
penelitian anggaran pendapatan tahun 1995 yang baru saja berakhir.
Anggaran 1995 ini disusun pada tahun 1994 dimana status perusahaan
masih berupa Perusahaan Umum Pos dan Giro. Jadi, proses penyusunan
anggaran dan peraturan perundangan yang dijelaskan adalah yang
berlaku pada Perusahaan Umum Pos Dan Giro. PP No. 5 Tahun 1995
tanggal 27 Februari 1995 yang mengubah status Perum Pos dan Giro
menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT POS INDONESIA
(PERSERO) belum berpengaruh pada anggaran 1995 yang dibahas di
sini. Dalam skripsi ini untuk selanjutnya perusahaan yang penulis
maksud adalah Perum Pos dan Giro.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah
Metode Deskriptif Analitis dimana data primer diperoleh dengan
melakukan penelitian lapangan yaitu wawancara, observasi dan
penelitian dokumen-dokumen perusahaan, sedang data sekunder
diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa anggaran
pendapatan telah berperan sebagai alat pengendalian manajemen yang
membantu manajemen dalam usahanya mencapai target laba operasi
perusahaan.
Penyusunan anggaran pendapatan dilakukan melalui suatu
prosedur yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran
pendapatan merupakan salah satu komponen dari Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) perusahaan sehingga penyusunan anggaran pendapatan sama dengan penyusunan RKA perusahaan. Penyusunan
anggaran pendapatan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1984 pasal 19 tentang Rencana Kerja dan Anggaran
perusahaan serta Instruksi Tahunan Menparpostel tentang penyusunan
anggaran.
Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan
dilakukan dengan pengawasan, pelaporan realisasi anggaran secara
periodik analisis realisasi anggaran dan melakukan tindak lanjut yang
diperlukan.
Dalam pelaksanaan penyusunan dan pengendalian anggaran
pendapatan, penulis masih menemukan beberapa kekurangan seperti
kemampuan sumber daya manusia yang masih belum merata baik dalam menyusun, mamahami maupun memanfaatkan anggaran pendapatan,
belum adanya komitmen yang seimbang dalam menentukan target
pendapatan antara manajemen tingkat bawah, menengah dan puncak
serta prosedur tindak lanjut yang umumnya baru dilakukan oleh kantor-kantor
pos setelah menerima pengarahan dari Kantor Pusat, padahal
tindak lanjut harus dilakukan sedini mungkin segera setelah laporan
realisasi anggaran pendapatan selesai dibuat.
Penulis menyarankan agar diadakan program pelatihan untuk
manajemen tingkat bawah mengenai proses penyusunan anggaran
pendapatan yang baik serta pentingnya partisipasi aktif mereka dalam
penyusunan anggaran pendapatan tersebut; seluruh tingkat manajemen
diberi pengertian yang benar tentang pencapaian target laba operasi
perusahaan secara keseluruhan sehingga komitmen mereka dalam
menentukan dan mencapai target pendapatan dapat lebih seimbang dan
terkoordinasi; serta seluruh Kepala Kantor Pos diberi penjelasan bahwa
proses tindak lanjut sebaiknya dilakukan sedini mungkin yaitu setelah
laporan realisasi anggaran pendapatan selesai dibuat atau selambat-lambatnya
setelah ada pengarahan dari Kantor Pusat
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp5127 | DIG - FE | Skripsi | AKUN DEW p/96 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain