Computer File

Politik Luar Negeri Republik Filipina dalam pemutusan kontrak pangkalan militer Amerika Serikat di Subic Bay Naval Station dan Clark Air Base

Hubungan yang terjadi antara Republik Filipina dan Arnerika Serikat telah berlangsung selama hampir satu abad. Kehadiran AS di Filipina selama ini, tidak banyak mengundang kritikan dari masyarakat maupun pemerintah untuk mengakhiri keberadaan AS di wilayahnya. Namun saat AS menginginkan perjanjian pangkalan militer di Subic dan Clark (Military Base Agreement) diperpanjang, mulai muncul pihak-pihak yang setuju dan tidak dalam negara Filipina. Dalam proses memecahkan masalah tersebut, beberapa aktor penting terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan menentukan masa depan pangkalan militer AS di wilayahnya.
Aktor-Aktor yang terlibat dalam masalah ini, terbagi atas dua pihak yang bertentangan. Pihak yang tidak setuju atas perpanjangan MBA mencakup beberapa politikus serta beberapa anggota Senat. Sementara pihak-pihak yang setuju mencakup Presiden Filipina yang mendapat dukungan dan kepercayaan dari Amerika Serikat, serta beberapa menteri dan anggota Senat.
Oleh karena pengambilan keputusan dilaksanakan dalam lingkungan Senat, maka tindakan-tindakan untuk mempengaruhi keputusan dan usaha memperoleh dukungan lebih banyak ditujukan kepada Senat. Saat pengambilan keputusan yang dilakukan dengan sistem voting dilaksanakan, aktor-aktor tersebut berada dalam posisi yang berseberangan, yaitu antara anggota Senat melawan Presiden Aquino serta beberapa pendukungnya dari sebagian anggota Senat.
Pada akhirnya Presiden sebagai seorang yang memiliki kemungkinan untuk mendominasi aktor-aktor lain dalam proses pengambilan keputusan tidak berhasil mempengaruhi keputusan, walaupun mendapat dukungan dari AS sekalipun. Senat tetap menjalankan proses sesuai prosedur, dan keputusan yang dihasilkan adalah mutlak dan tidak dapat dirubah. Ternyata presiden tidak berhasil memperoleh dukungan yang cukup untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk memperpanjang MBA.
Dengan berakhirnya keberadaan AS pada tahun 1991 maka kini hubungan bilaterat antara kedua negara tetap berlangsung dan dipertahankan. Bentuk persahabatan didasari atas saling menghargai, menghormati dan kepedulian atas kemampuan dan kemandirian masing-masing negara dalam menjalankan pemerintahannya. Kini Filipina dapat melakukan kegiatan politiknya sesuai dengan cita-cita, ideologi dan kepentingan bangsa Filipina yang sesungguhnya.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

HI SUR p/98

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNPAR., 1998

Deskripsi Fisik

xii, 137 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Carmelia Dewi Suryanto

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar