Computer File
Penagihan pajak dengan surat paksa serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak : studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara
Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial untuk memenuhi
kebutuhan dana pembangunan yang semakin meningkat adalah pajak. Pajak bagi
pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu
variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Namun
terkadang Wajib Pajak lalai untuk membayar pajak bahkan cenderung menghindari untuk
membayar pajak. Hal ini mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu mekanisme
yang dapat memberikan daya pemaksa bagi wajib pajak yang lalai akan kewajibannya.
Salah satunya adalah dengan memberikan surat paksa. Dalam penulisan skripsi ini
masalah yang dibahas oleh penulis adalah mengenai peranan Surat Paksa dan dampakuya
terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Kondisi Kantor Pelayanan Pajak yang digambarkan berdasarkan fakta atau kejadian yang kemudian akan diolah menjadi data dan selanjutnya diadakan suatu analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan adalah merupakan suatu metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No. 114, Bandung. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara nenpunyai tugas operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan Orang Pibadi dan Badan, Pemotongan dan Pemungutan PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Penerimaan dan Keberatan, Penagihan, Pengolahan Data dan Informasi, dan Tata Usaha Perpajakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa dilakukan untuk memaksa Wajib Pajak membayar kewajibannya dengan masih diberi tenggang waktu. Maksud dari diberi tenggang waktu di sini adalah dari batas jatuh tempo pembayaran pajak masih diberi tenggang waktu 7 hari dari dikeluarkannya Surat Teguran. Apabila Wajib Pajak masih belum juga membayar, maka 21 hari kemudian barn Surat Paksa akan diterbitkan.
Biarpun pelaksanaannya sudah cukup memadai, tetapi dapat disimpulkan bahwa hasil dari pelaksanaan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara belum sesuai dengan harapan. Tingkat pencairan tidak dapat diprediksi dan mengalami persentase kenaikan atau penurunan yang tidak menentu. Agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara disarakan untuk meningkatkan pelayanannya, memberikan petunjuk operasional pemungutan yang jelas, penerapan sanksi perpajakan demi tegakuya peraturan, perpajakan, dan pembinaan aparatur perpajakan agar bertindak jujur, simpatik, dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu Kantor Penyuluhan Pajak diharapkan dapat
memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitasnya dalam melayani penyediaan informasi kepada masyarakat.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp6013 | DIG - FE | Skripsi | AKUN PAS p/07 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain