Computer File

Wewenang majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia pasca amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 dihubungkan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa, peristiwa reformasi di tahun 1998
merupakan bagian dari sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Di dalam
reformasi ini, terjadi proses perubahan kondisi masyarakat Indonesia yang
membawa dampak yang besar bagi perjalanan sejarah tersebut. Reformasi
tidak hanya menciptakan proses demokratisasi yg lebih baik di dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menstimulus adanya
reformasi di bidang hukum, yang salah satunya berwujud amandemen
terhadap UUD 1945.
Di dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba menggali masalah-masalah
yang ada pasca amandemen ke IV, terutama yang berhubungan dengan
lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari
Rakyat Indonesia. Di dalam penulisan ini, penulis ingin menghubungkan dan
menguraikan, sebuah lembaga yang dahulunya merupakan lembaga yang
memiliki kewenangan tidak terbatas yang dihubungkan dengan pelaksanaan
kedaulatan rakyat atau demokrasi yang terdapat di Negara Republik
Indonesia tercinta ini.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH NIC w/09

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2009

Deskripsi Fisik

106 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SKP-FH

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

2024 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Nicky

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar