Computer File
Tinjauan yuridis sosiologis pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap korban akibat buruknya kondisi fasilitas umum di kota Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pada zaman sekarang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, hal ini sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, orang sakit dan para pejalan kaki. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Undang-Undang ini pun mengatur mengenai hak-hak dari para pejalan kaki, sehingga diperlukan sarana dan prasana yang menunjang bagi para pejalan kaki, karena para pejalan kaki saat ini khususnya di Kota Bandung semakin meningkat sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai penyelenggara untuk menyediakan fasilitas yang layak bagi para pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp7085 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH FAR t/11 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain