Computer File
Implikasi hukum putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilukada
Sejalan dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang "ditugasi" untuk menyelesaikan persoalan penyelesaian sengketa Pemilukada. Dengan tingginya intensitas serta kompleksnya permasalahan yang melatar belakangi sengketa dalam kasus Pemilukada itu sendiri, akhirnya berakibat lahirnya putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan di luar apa yang dimintakan para pihak (ultra Petita), kemudian disinilah timbul pennasalahan tersendiri ketika putusan tersebut bisa dianggap merugikan kepentingan para pencari keadilan itu sendiri. Penulisan hukum ini, mencoba menganalisis bahwa kendatipun asas ultra petita pada umumnya dilarang oleh asas hukum acara pada umumnya, tetapi harus diingat bahwa persoalan mengenai sengketa Pemilukada tidak hanya melibatkan kepentingan para pihak semata, akan tetapi juga hakim harus mencari, menemukan dan menggali hukum itu sendiri demi "kepentingan umum" yang sudah barang tentu adalah bagian dari proses pelaksanaan Pemilukada itu sendiri. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan asas penggunaan ultra petita dapat dibenarkan sejauh bertujuan untuk melindungi kepentingan dan nilai keadilan yang lebih luas. Akan tetapi sebagai kosekuensi logis atas putusan tersebut haruslah pula "dibukakan" jalan para pihak untuk menempuh upaya hukum agar keadilan dapat tercapai seutuhnya.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp7143 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH FAR i/10 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain