Computer File

Pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN : problem dan prospeknya

Seiring dengan perkembangan internasional, yaitu, kemajuan teknologi,
kebebasan bergerak barang, jasa, dan manusia, dan transaksi internasional
ternyata kejahatan transnasional juga ikut berkembang. Untuk memberantas dan
mencegah terus berkembangnya kejahatan transnasional tersebut, diperlukan
pranata hukum ekstradisi.
Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal
baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun
berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atas seseorang yang
dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang
yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat
yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara diminta)
kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau
menghukumnya (negara-peminta), atas permintaan dari negara-peminta, dengan
tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya.
Perjanjian ekstradisi dibentuk supaya pelaksanaan ekstradisi dalam
prakteknya sesuai dengan proses pengekstradisian yang telah disepakati dan juga
agar adanya kepastian hukum dalam pelaksanaanya tersebut. Bentuk perjanjian
ekstradisi dapat berupa perjanjian bilateral, perjanjian regional, maupun
perjanjian multilateral. Dibentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN diharapkan
dapat meningkatkan keamanan dan untuk memberantas dan mencegah
berkembangnya kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH RIZ p/09

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2009

Deskripsi Fisik

viii, 70 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SKP-FH

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

2137 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Anggit Pratiwi Rizal

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar