Computer File

Pertanggungjawaban seorang anak yang memiliki SIM yang belum memenuhi syarat dihubungkan dengan tindak pidana dalam Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Mempelajari Lalu Lintas tidak luput dari hukum Lalu Lintas dan para pengguna jalan. SIM kendaraan bermotor adalah tanda bagi seseorang yang telah terbukti mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan atau berdasarkan perundang-undangan lalu lintas untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu dijalan. Masyarakat sadar bahwa memiliki SIM adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, walaupun banyak dari masyarakat yang tidak tahu dasar yang mewajibkannya.
Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan asset utama yang sangat penting dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Hukum perlindungan anak memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi hak anak untuk dapat menjadikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan membangun Negara dimasa depan. Selain itu juga ketentuan mengenai berlalu lintas menjadi hal yang sangat penting pada masa ini. Maka dari itu diperlukan adanya pengaturan mengenai perlindungan hak anak yang lebih berkualitas dan pengaturan mengenai lalu lintas untuk dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya keselamatan berkendara.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH PER p/11

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2011

Deskripsi Fisik

xii, 102 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SKP-FH

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

2524 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Anita Noor Wulan Permadi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar