Computer File

Tinjauan yuridis terhadap pidana mati dalam Hukum Pidana Indonesia dalam hubungannya dengan pengimplementasian International Covenant on Civil and Political Rights 1966

Di tengah perkembangan penghormatan atas HAM, khususnya hak untuk hidup, semakin banyak negara di dunia yang menghapuskan pidana mati dari hukum pidana nasionalnya, namun tidak demikian halnya dengan Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia masih merupakan negara retensionis yang aktif menerapkan pidana mati dalam kasus-kasus yang diancam dengan pidana mati, baik berdasarkan undang-undang pidana yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Padahal diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional penting, salah satunya ICCPR 1966 pada tahun 2005 lalu, yang menjamin hak untuk hidup sebagai non-derogable rights dan mengimbau negara-negara anggotanya untuk segera mengabolisi pidana mati dari hukum pidana nasionalnya masing-masing.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH BUD t/10

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2010

Deskripsi Fisik

78 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SKP-FH

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

2240 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Yevita Budiana

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar