Computer File
Pelaksanaan e - procurement di Provinsi Jawa Barat dan Andhra Pradesh, India Tahun 2008-2011 : sebuah studi perbandingan administrasi publik
Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan E-procurement di Provinsi Jawa Barat dan Andhra Pradesh, India Tahun 2008-2011 (Sebuah Studi Perbandingan
Administrasi Publik)".
Penelitian ini menggunakan Konsep dari Erick E. Otenyo & Nancy S. Lind untuk melihat pelaksanaan e-procurement di antara 2 (dua) wilayah yang berbeda, yaitu di Provinsi Jawa Barat dan di Andhra Pradesh untuk dilakukan perbandingan administrasi dengan menggunakan pendekatan yang ingin meninjau bagaimana kerja pemerintah dalam latar belakang sosial-ekonomi dan budaya yang berbeda dilihat dari institusi dan prosesnya sehingga dapat dilihat perbedaan dan persamaan pelaksanaan e-procurement di masing-masing wilayah tersebut. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif melalui studi dokumentasi dan kepustakaan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan didukung oleh analisis kepustakaan yang relevan.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa e-procurement yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dianggap berhasil karena menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak penerapan e-procurement, pengaduan masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang masuk ke KPK menurun drastis. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan di LPSE berjalan dengan baik. Akan tetapi, pelaksanaan e-procurement di LPSE Jawa Barat masih mengandung kelemahan karena masih digunakannya penunjukan langsung selain karena kelemahan teknis menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah dan kurangnya dukungan keuangan. Sebaliknya, pelaksanaan e-procurement di Andhra Pradesh yang dinilai telah berhasil melakukan e-procurement dengan sistem dan cara evaluasi yang bagus yang dipasang pada sistem sehingga mampu mengevaluasi sistem secara otomatis dan sumber daya dan dana berjalan secara efisien dan efektif.
Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan di sini adalah bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat harus konsisten melaksanakan e-procurement dengan tidak lagi melakukan penunjukan langsung. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia yang ada dengan melakukan beberapa pelatihan dan kursus, sehingga pelaksanaan e-procurement dapat dilaksanakan secara baik, disertai dengan dukungan keuangan yang memadai.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp9855 | DIG - FISIP | Skripsi | AP ELL p/11 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain