Computer File
Evaluasi program pengangkatan anak Dinas Sosial Kota Bandung : Studi kasus di Yayasan Pembina dan Asuhan Bunda Cabang Bandung
Anak sebagai masa depan bangsa memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjaga kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk melindungi
kesejahteraan serta hak para penerus bangsa ini, maka negara membuat Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Melihat dari adanya kebijakan tersebut serta dari banyaknya kasus
penelantaran anak yang terjadi di Indonesia, maka Yayasan Pembinaan dan Asuhan
Bunda (YPAB) dibangun pada tahun 1980. Pembangunan YPAB dimaksudkan untuk
membantu pemerintah dalam hal menyejahterakan anak terlantar. Tujuan dari
pengangkatan anak ialah sebagai salah satu bentuk usaha mensejahterakan anak dan
pada hakekatnya dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan dan
perkembangan anak melalui pemenuhan kebutuhannya, demi kepentingan yang
terbaik bagi anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan
program penitipan serta pengangkatan anak di YPAB cabang Jawa Barat. Penulis
memilih YPAB cabang Jawa Barat sebagai obyek penelitian karena YPAB
merupakan satu – satunya panti asuhan di Jawa Barat yang mendapatkan surat izin
untuk melaksanakan pengangkatan anak oleh Menteri Sosial. Penelitian ini
menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan
data melalui Wawancara Mendalam, Observasi Partisipasi, serta Studi Dokumen
dimana peneliti ingin mengidentifikasikan dan mendeskripsikan keberhasilan
program penitipan dan pengangkatan anak yang diadakan oleh YPAB dilihat dari
faktor Situasi, Input, Proses serta Output.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penitipan serta pengangkatan
anak di YPAB belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya faktor – faktor yang
menghambat program penitipan dan pengangkatan anak di YPAB seperti kurangnya
sosialisasi mengenai adanya YPAB, dana operasional yang kurang memadai,
kurangnya tenaga perawat. Selain itu juga terdapat benturan dari UU nomor 23 tahun
2002 pasal 39 ayat 5 mengenai anak yang asal usulnya tidak diketahui maka agama
anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp9866 | DIG - FISIP | Skripsi | AP DEW e/12 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain