Computer File

Faktor Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia 2001-2008 : studi kasus isu hubungan diplomatik RI-Israel, Terorisme, Resolusi 1747 dan 1803 DK PBB

Masuknya Indonesia pada proses reformasi dan demokratisasi telah
meningkatkan peran kekuatan Islam dalam proses pengambilan keputusan. Pasca
pemerintahan Orde Baru, khususnya pada masa pemerintahan Megawati dan SBY,
kebijakan luar negeri banyak menghadapi isu-isu yang terkait dengan berbagai
konflik di Timur Tengah, yang bersinggungan dengan kepentingan kelompok Islam
pada level domestik.
Oleh karenanya, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai keterkaitan
Islam dengan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam kasus hubungan
diplomatik RI-Israel, Terorisme, dan Resolusi DK PBB 1747 dan 1803. Penelitian
ini ditujukan untuk menjawab perianyaan riset: Bagaimana keterkaitan antara
faktor Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia (2001 -2008)?
Kebijakan luar negeri merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu
negara, sehingga kebijakan luar negeri haruslah merepresentasikan kepentingan
nasional dari negara tersebut. Proses demokratisasi telah membawa dampak terbadap
perumusan kebijakan luar negeri, yakni perubaban aktor. Berdasarkan teori tersebut,
negara bukanlah sebuah aktor tunggal. Terdapat aktor-aktor lain, seperti kelompok-kelompok
agama, tokoh-tokoh masyarakat, NGO, dan sebagainya. Sekarang ini, isu-isu
yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri tidak banya terdiri dari
hard-issue (politik dan keamanan) tetapi juga soft-issue seperti sosial, budaya,
ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Perubahan tersebut akhirnya memberikan
pengaruh terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat, sehingga menjadikan
struktur pengambilan keputusan di Indonesia semakin kompleks. Salah satu aktor
yang memanfaatkan peluang demokratisasi ini adalah Islam. Keterlibatan mereka
tidak akan mungkin diabaikan, karena jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas
beragama Islam, dan termasuk negara berpenganut Muslim terbesar di dunia.
Penelitian ini menemukan adanya keterkaitan antara faktor Islam dengan
kebijakan luar negeri, di mana Islam yang majemuk menggunakan berbagai saluran
dalam memperkuat posisinya dalam panggung politik, seperti partai politik,
organisasi massa, pendekatan pribadi, pendekatan pada civil society dan bahkan
demonstrasi. Dalam ketiga kasus di atas, Indonesia aktif berpatisipasi dalam
menemukan solusi, yaitu dengan mengajukan persyaratan-persyaratan yang di
dalanmya terkandung kepentingan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan
umat Islam, terutama di dalam negeri. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Islam
memang terkait dalam proses perumusan kebijakan Indonesia, walaupun tidak.
sepenuhnya pemerintah dikendalikan oleh Islam.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

HI PUS f/08

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNPAR., 2008

Deskripsi Fisik

xii., 134 p. il 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

HI

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

4599 - FISIP

Pernyataan Tanggungjawab

Angela Merici Yusnita Puspasari

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar