Computer File
Upaya Asian Development Band (ADB) dalam mencapai desentralisasi pendidikan dasar di Indonesia melalui Decentralized Basic Education Project (DBEP)
Fenomena dunia Hubungan Internasional semakin berkembang setelah berakhirnya Perang Dingin. Isu-isu kontemporer yang dominan terjadi adalah seputar pembangunan negara dan bagaimana negara mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah isu pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset negara dalam pengentasan kemiskinan. Dengan kontribusi dunia pluralis dan konstruktivis, maka peran aktor non negara dapat berkembang dalam rangka membantu aktor negara mencapai pembangunan. Asian Development Bank (ADB) hadir di Asia Pasifik sebagai aktor non negara yang berupaya membantu negara-negara berkembang anggota ADB untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan pembangunan. ADB sebagai salah satu International Governmental Organization (IGO) regional Asia Pasifik menjadi mitra bagi kawasan dalam membantu mengatasi isu pembangunan di tingkat regional. Indonesia, sebagai negara berkembang dan negara anggota ADB, membutuhkan bantuan luar negeri, khususnya pasca krisis ekonomi 1997, untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya lewat pembangunan pendidikan dasar. Didukung dengan perhatian dunia internasional melalui World Bank dan UNDP, yang fokus akan peningkatan dan pemerataan pendidikan dasar dalam pengentasan kemiskinan, maka ADB dan Indonesia menjalin hubungan kemitraan dalam mencapai pendidikan dasar di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1999 menjadi desentralisasi termasuk dalam sektor pendidikan, menjadi tugas Pemerintah Pusat untuk mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Untuk itu, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan ADB sebagai mitra kerja, membuat proyek untuk mengembangkan kapasitas kabupaten dan sekolah dalam mengelola sektor pendidikan dasar formal melalui Decentralized Basic Education Project (DBEP). DBEP yang baru pertama kali dijalankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan baik dalam meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dasar dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Proyek percontohan ini menjadi salah satu fenomena hubungan kemitraan aktor negara dan aktor non negara yang memiliki tujuan yang sama, yaitu pengentasan kemiskinan lewat peningkatan pendidikan.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp13720 | DIG - FISIP | Skripsi | HI HUT u/10 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain