Computer File

Masalah perlindungan hak asasi manusia dalam Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum merupakan revisi dari Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 11 tahun 1988 tentang ketertiban umum yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ketertiban DKI Jakarta sekarang ini. Ketentuan-ketentuan dalam Perda tersebut telah melarang dan membatasi kebebasan penduduk DKI Jakarta dalam mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mempertahankan hidupnya. Pada dasarnya, manusia memiliki hak asasi manusia yang seharusnya diakui, dijamin, dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan manusia lainnya. Hak-hak asasi manusia ini telah diakui, dijamin, dan dilindungi dalam instrumen-instrumen hukum internasional dan nasional. Penduduk DKI Jakarta memiliki kebebasan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mempertahankan hidupnya, maka pemerintah dalam membuat suatu Peraturan Daerah harus mengakui, menjamin, melindungi, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH SIH m/08

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2008

Deskripsi Fisik

vii, 78 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SKP-FH

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

1576 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

James Peter Christopher Sihombing

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar