Computer File

Kedudukan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan hak asasi manusia di bidang politik

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Beberapa waktu yang lalu muncul inspirasi dari masyarakat Indonesia untuk memasukkan calon perseorangan menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Calon perseorangan adalah calon diluar partai politik atau calon tanpa melalui partai politik. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang sudah seharusnya diakui, dijamin, dilindungi dan dihormati oleh negara dan warga negara lainnya. Hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara Indonesia salah satunya adalah hak asasi manusia di bidang politik. Hak asasi manusia di bidang politik ini telah diakui, dijamin dan dilindungi dalam instrumen-instrumen hukum internasional dan nasional. Calon perseorangan juga merupakan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, calon perseorangan juga memiliki hak asasi manusia, khususnya di bidang politik yang harus diakui, dijamin, dilindungi dan dihormati.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP-FH TJH k/08

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2008

Deskripsi Fisik

x, 107 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SKP-FH

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

1747 - FH

Pernyataan Tanggungjawab

Novilia Tjhiayadi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar