Computer File

Tanggung jawab hukum Dinas Bina Marga Kota Bandung (Governmental Liability) terhadap permasalahan kerusakan jalan di Kota Bandung

Berjalannya fungsi dan tujuan dari sebuah negara, sangat bergantung dari organ-organ pemerintahan beserta dengan kewajiban-kewajibannya. Tugas dan kewajiban yang diemban oleh organ-organ permerintah tersebut harus dilaksanakan seimbang dengan kewajiban yang juga dimiliki oleh masyarakat negara tersebut. Di negara kita, pemerintah memiliki berbagai macam kewajiban yang juga harus diikuti oleh pemenuhan kewajiban dari masyarakat, agar tujuan dari negara kita dapat dicapai.
Salah satu tujuan dari negara kita adalah berjalannya pembangunan, yang secara tidak langsung akan mendukung perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam hal pembangunan jalan, maka diperlukan adanya kewajiban dari masyarakat dan Dinas Bina Marga, sebagai wakil pemerintah yang bertugas melaksanakan pembangunan jalan.
Mengingat kondisi jalan-jalan umum di kota Bandung yang tidak memadai, memungkinkan timbulnya kerugian bagi berbagai pihak, terutama bagi masyarakat. Melihat situasi tersebut, muncul anggapan bahwa Dinas Bina Marga Kota Bandung belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis menyelesaikan skrpisi ini, dengan tujuan agar dapat memberi masukan kepada berbagai pihak mengenai sistem pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pemerintah atas tidak dilaksanakannya tanggung jawab pemerintah. Diharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

SKP GRI t/03

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR., 2003

Deskripsi Fisik

viii, 102 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SKP

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Gema Grimaldi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar