Computer File

Kebijakan Pemerintah Australia dalam kasus manusia perahu tampa : dilema antara kepentingan politik dan kemanusiaan

Perang yang terjadi di Afghanistan, memberikan banyak implikasi di negara
tersebut. Dimulai dari kehancuran ekonomi sampai terjadinya arus pengungsi
besar-besaran ke negara-negara tetangga. Para pengungsi yang keluar dari wilayah
mereka dan masuk ke dalam wilayah negara lain ini seringkali menimbulkan
masalah bagi negara yang dimasukinya tersebut. Masalah yang utama adalah
bahwa negara penerima pengungsi harus dapat menjamin kehidupan para
pengungsi tersebut. Itu berarti negara penerima pengungsi harus mengeluarkan
biaya yang tidak sedikit bagi pembangunan kamp-kamp pengungsi, memenuhi
kebutuhan pokok para pengungsi, menjamin keamanan pengungsi, serta terutama
menjamin keamanan warga negaranya sendiri yang bermukim di sekitar kamp-
kamp pengungsi tersebut, dan masih banyak lagi. Di lain pihak, kita menemukan
bahwa hanya ada satu alasan mengapa suatu negara mau menerima pengungsi,
yaitu alasan kemanusiaan.
Agustus 2001 lalu, Pemerintah Australia pimpinan Perdana Menteri John
Howard menolak 434 pencari suaka yang berasal dari Afghanistan - yang
ditolong kapal barang Norwegia MV Tampa - memasuki perairan Australia untuk
menuju Pulau Christmas. Keputusan Perdana Menteri Australia John Howard
yang menolak masuknya lebih dari 400 manusia perahu ini telah menimbulkan
berbagai kecaman dari masyarakat internasional. Tetapi sebaliknya, masyarakat
Australia justru sangat mendukung kebijakan Howard tersebut. Koalisi
pemerintah Australia kemudian menggunakan masalah pengungsi ini sebagai isu
pemenang dalam pemilihan umum dengan menempuh garis keras dan menolak
pendaratan para manusia perahu Tampa ini.
Negara kerap kali dihadapkan dalam posisi terjepit antara perikemanusiaan
dan kedaulatan negara itu sendiri. Di sisi lain, ketika kita berbicara mengenai
seberapa jauh keterlibatan negara dalam berbagai faktor yang mengaitkan
keterbelakangan human security terhadap pengungsi, maka kita dihadapkan pada
bahaya besar yang diakibatkan negara terhadap jutaan orang di seluruh dunia.
Kesan saling melempar tanggung jawab itu menyebabkan nuansa politik kasus ini
menguat dibanding isu kemanusiaan tentang bagaimana segera menyelamatkan
mereka. Pada kenyataannya, belas kasihan dari sisi humanitarian memang sulit
sekali dicapai dalam kesepakatan negara - negara yang terlibat dalam masalah
pengungsian serta imigrasi ilegal.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

HI ARI k/04

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNPAR., 2004

Deskripsi Fisik

xii, 161 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

HI

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Nova Arianti

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar