Computer File

Implikasi sosial dan politik di Cina akibat bergabungnya Cina ke dalam World Trade Organization (WTO)

Cina, sebuah negara sosialis komunis yang terkenal dengan ketatnya
pengawasan dan kontrol dari pemerintah pusat, melakukan reformasi ekonomi
sejak tahun 1978 dengan diprakarsai oleh Deng Xiaoping. Puncak dari reformasi
tersebut dicapai ketika Cina akhirnya diterima secara resmi dalam lembaga
perdagangan internasional, World Trade Organization (WTO) pada akhir tahun
2001.
Prinsip dasar WTO berupa liberalisasi perekonomian dan perdagangan pada
dasarnya bertentangan dengan sistem perekonomian sosialis Cina. Untuk itu Cina
'dipaksa' melakukan berbagai macam perubahan dan mendorong reformasi agar
dapat terus berlanjut guna memenuhi kewajiban dan komitmennya sebagai negara
anggota WTO. Berangkat dari pemikiran Marxisme bahwa kapitalisme dan
liberalisasi perekonomian bersifat zero-sum game yang cenderung mengakibatkan
peningkatan ketidaksetaraan dalam masyarakat, maka penulis melihat bahwa
penyesuaian yang dilakukan Cina terhadap syarat-syarat dan prinsip WTO akan
membawa implikasi tertentu dalam kehidupan masyarakat Cina, baik yang
bersifat positif maupun negatif. Untuk itu, skripsi ini berusaha untuk
menggambarkan mengenai implikasi sosial dan politik yang terjadi di Cina akibat
bergabungnya Cina ke dalam WTO.
Sebuah perubahan konstitusi yang diajukan Jiang Zemin dengan mengakui
sektor swasta sebagai bagian esensial dari perekonomian Cina mengawali
berbagai kebijakan liberalisasi perekonomian dan perdagangan Cina sekaligus
merubah struktur politik di Cina secara signifikan. Meskipun secara garis besar
liberalisasi perekonomian Cina berhasil meningkatkan taraf kehidupan masyarakat
Cina, namun kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial
baru seperti masalah pengangguran, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan,
migrasi, dan urbanisasi. Berbagai permasalahan sosial ini menjadi tantangan bagi
pemerintah pusat untuk mencari cara mengatasi berbagai permasalahan yang ada
agar tidak menimbulkan keresahan sosial yang dapat memperlemah legitimasi
kekuasaan pemerintah Cina, terutama karena liberalisasi perekonomian Cina juga
telah membawa pada meningkatnya kesadaran berdemokrasi dalam masyarakat
Cina. Dibutuhkan komitmen dan kapabilitas yang kuat dari pemerintah untuk
mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang ditimbulkan akibat reformasi
dan liberalisasi perekonomian yang sedang dijalankan Cina sebagai wujud
komitmennya terhadap WTO, demi mempertahankan basis legitimasi
kekuasaannya.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

HI MAR i/05

Penerbit

Bandung : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNPAR., 2005

Deskripsi Fisik

xi, 171 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

HI

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Marsella

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar