Computer File
Tinjauan filosofis terhadap sila keempat Pancasila dikaitkan dengan prosedur pengambilan putusan MPR
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti, negara Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus berdasarkan Pancasila. Salah satu sila yang mengatur mengenai sistem pemerintahan Indonesia adalah sila keempat Pancasila. Sila keempat pancasila ini menghendaki dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk agar perwakilan-perwakilan rakyat dapat melakukan permusyawaratan di lembaga tersebut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Namun, saat ini, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat seringkali menyelesaikannya dengan jalan pemungutan suara. Hal ini, dikarenakan terdapat berbagai macam kesulitan dalam melakukan musyawarah mufakat yang merupakan amanat dari sila keempat Pancasila. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai bagaimanakah sesungguhnya pengambilan keputusan yang dimaksud oleh sila keempat ini.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp28728 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH CHA t/13 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain