Computer File
Pertangungjawaban pemerintah terhadap korban jalan rusak di Kota Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Saat ini peraturan mengenai lalu lintas sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna menciptakan suatu keadaan yang tertib dan teratur di dalam kegiatan berlalu lintas. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketertiban di dalam lalu lintas dan di pandang cukup penting mengingat semakin tingginya intensitas angka kecelakaan di jalan raya. Dalam undang – undang tersebut terdapat ketentuan yang mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah terhadap korban akibat jalan rusak, yaitu di dalam Pasal 273 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari diberlakukannya aturan tersebut karena pada kenyataannya sangat sulit dalam hal pembuktian siapakah pihak yang harus bertanggungjawab apanila terjadi kecelakaan di jalan raya yang diakobatkan oleh jalan yang rusak.
Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan tinjauan dari aspek sosiologi hukum. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan mengenai pertanggungjawaban pemerintah terhadap korban jalan rusak, khususnya yang terjadi di kota bandung.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp28810 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH FRA p/14 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain