Computer File
Harmonisasi undang-undang penanaman modal dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang penanaman modal dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas
Keberadaan undang-undang penanaman modal yang sinkron dengan
perjanjian-perjanjian internasional di bidang penanaman modal, diharapkan
dapat menciptakan kepastian hukum di bidang penanaman modal, sehingga
iklim investasi di Indonesia lebih kondusif. Berkaitan dengan penerbitan
undang-undang penanaman modal baru, penulis meneliti harmonisasi undang-undang
penanaman modal dcngan perjanjian-perjanjian internasional di bidang
penanaman modal dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas.
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu kerangka
undang-undang penanaman modal baru yang dapat menjamin kepastian hukum.
Di sampmg itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
penyelenggaraan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. Selanjutnya,
untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman
m0dal Indonesia yang tidak sinkron dengan perjanjian-perjanjian internasional
di bidang penanaman modal dan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam
undang-undang penanarnan modal baru yang perlu diharmonisasikan dengan
perjanjian-perjanjian internasional di bidang penanaman modal. Penelitian ini,
juga bertujuan untuk mengetahui kontribusi undang-undang penanaman
modal baru bagi Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas.
Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan
menggunakan metode peneEtian yuridis-dogmatis atau yuridis-normatif. Data
untuk menunjang penelitian tersebut berupa data primer dan data se-kunder,
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah para
pakar ilmu hukum dan disiplin ilmu lain yang terkait, laporan-laporan
mengenai penanaman modal, dan sebagainya.
Berdasarkan hasi1 penelitian, diketahui bahwa faktor-faktor yang menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal
asing di Indonesia adalah berlakunya otonomi daerah, tidak konsistennya
penegakan hukum, dan lambannya pemerintah melakukan refor-masi hukum
penanaman modal. Ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman
modal Indonesia yang tidak sinkron dengan perjanjian-perjanjian internasional
di bidang penanaman modal, antara lain ketentuan yang membedakan investor
asing dan investor domestik. Selain itu, ketentuan UUPMA menyangkut jaminan
dan perlindungan hukum bagi investor asing tidak sesuai dengan standar
internasional. UUPMA juga tidak memberi akses kepada investor asing untuk
memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme internasional.
Ketentuan dalam undang-undang penanaman modal baru yang perlu
diharmonisasikan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang
penanaman modal, antara lain ketentuan mengenai prinsip tidak mcmbedakan
investor berdasarkan negara asal (MFN) dan ketentuan mengenai prinsip
perlakuan nasional (national treatment). Ketentuan lainnya adalah mengenai
jaminan dan perlindungan hukum terhadap investor, scrta mengenai
penyelesaian sengketa penanaman modal. Kontribusi undang-undang
penanaman modal baru bagi Indonesia dalmn menghadapi era perdagangan
bebas adalah menciptakan kepastian hukum, sehingga iklim investasi menjadi
lebih kondusif. Pada gilirannya, keberadaan undang-undang tersebut dapat
tueningkatkan investasi asing dan perdagangan di Indonesia pada era
perdagangan bebas.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes369 | T/DIG - PMIH | Tesis | 341.752 WAN h | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain