Computer File
Kajian terhadap alternatif pembiayaan jalan Tol Cisumdawu
Jalan tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) adalah jalan tol yang
diusulkan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai jalan altematif yang
menghubungkan dua Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Bandung dan Cirebon.
Setelah ditenderkan dua kali, ternyata Jalan Tol Cisumdawu tidak diminati oleh
investor, sehingga akhirnya Menteri PU mengeluarkan Surat nomor IK.01.02-Mn/67
tanggal 9 Mei 2006 perihal Jalan Tol Cisumdawu yang menyatakan bahwa
pembangunan jalan tol tersebut akan diusahakan pembiayaannya oleh pemerintah
melalui pinjaman luar negeri. Dalam Perpres nomor 67/2005 tentang Tatacara
Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Perjanjian Kerjasama, salah satu pasalnya
menyebutkan bahwa pemerintah bisa ikut berinvestasi atau memberikan subsidi tarif
jika kondisi investasi tidak layak secara finansial. Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan kajian terhadap alternatif pembiayaan Jalan Tol Cisumdawu tersebut.
Berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh dari Pra FS, FS dan Proposal
pengusahaan Jalan Tol Cisumdawu, dilakukan analisis terhadap faktor dan tingkat
risiko, adanya perubahan IRR akibat pemberian subsidi. Pembebasan lahan dan biaya
konstruksi, perubahan IRR akibat perubahan tarif perubahan IRR akdiat
perpanjangan masa konsesi, serta analisis terhadap pembiayaan oleh pemerintah, serta
kajian terhadap kebijakan pemerintah yang relevan, serta pengalaman serupa dari
negara lain.
Hasil analisis menunjukkan bahwa ada tiga alasan yang menyebabkan investor
tidak tertarik untuk berinvestasi pada Jalan Tol Cisumdawu, yaitu tarif yang
diterapkan terlalu rendah, biaya konstruksi sangat tinggi dan IRR yang lebih rendah
dari MARR. Faktor risiko yang terjadi pada Jalan Tol Cisumdawu termasuk pada
tingkat sedang, sehingga perlu langkah perbaikan. Pemberian subsidi pembebasan
lahan tidak banyak mengubah kondisi finansial. Perpanjangan masa konsesi tidak
banyak meningkatkan IRR. Pemerintah bisa memilih salah satu dari alternatif
pembiayaan, yaitu (1) dengan memberikan subsidi pembebasan lahan dan 30% biaya
konstruksi dengan pola BOT atau (2) pembiayaan penuh dari pemerintah di mana
pihak swasta akan berperan sebagai operator.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes797 | T/DIG - PMTS | Tesis | 388.09 MAH k | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain