Computer File
Telaah Yuridik Terhadap Keberlakuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Electronic Contract di Indonesia
Pemanfaatan teknologi internet pada aktivitas perdagangan atau yang populer disebut e-commerce adalah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap tahapan aktivitas perdagangan. Sebelum dimanfaatkannya teknologi tersebut, untuk maksud yang sama, di hampir setiap negara telah banyak digunakan bentuk-bentuk perjanjian/ kontrak baku yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha.
Akan tetapi dalam pelaksanaan kedua hal tersebut – yaitu e-commerce dan kontrak baku, menimbulkan beberapa persoalan yuridik maupun persoalan keadilan yang cenderung merugikan konsumen. Oleh karena itu, dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan dalam UUPK yang secara jelas merupakan respon dari penggunaan kontrak baku yang klausula-klausulanya cenderung merugikan konsumen adalah Pasal 18 mengenai “ketentuan pencantuman klausula baku”. Persoalan lain yang perlu diteliti berkaitan dengan respon dimaksud serta kegiatan e-commerce yang semakin luas adalah apakah ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut juga berlaku dalam kegiatan perdagangan yang bersifat paperless – yang manfaatnya semakin dirasakan sebagai kebutuhan di hampir setiap negara.
Tinjauan terhadap kemungkinan penerapan ketentuan Pasal 18 UUPK pada kegiatan e-commerce sebelum dilakukan penelitian mengenai keberlakuan ketentuan dimaksud pada e-contract menunjukkan bahwa penerapan Pasal 18 UUPK pada kegiatan e-commerce dimungkinkan sejauh tersedia alat bukti yang dapat menunjukkan terjadinya transaksi yang demikian. Selanjutnya, penelitian terhadap keberlakuan Pasal 18 UUPK pada e-contract juga menunjukkan keberlakuannya – baik dalam arti faktual maupun evaluatif, sedangkan dalam arti normatif dapat dipenuhi dengan mengacu pada hasil tinjauan sebelumnya – yaitu tinjauan terhadap kemungkinan penerapan ketentuan Pasal 18 UUPK pada e-commerce.
Dalam tinjauan terhadap kemungkinan penerapan Pasal 18 UUPK pada e-commerce – termasuk keberlakuannya pada e-contract, pengakuan dan penerimaan alat bukti yang dapat dipergunakan dalam sengketa konsumen menempati posisi sentral. Alat bukti yang dapat dipergunakan dimaksud adalah dokumen elektronik yang dapat ditelusur. Mengenai penggunaan dokumen elektronik dalam sengketa konsumen ini, sesungguhnya Hakim (atau BPSK) berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat memberikan sebuah keputusan yang cepat – sehingga bisa dijadikan acuan bagi masyarakat pengguna e-commerce.
Dengan mengingat fungsi sentral terhadap dokumen elektronik beserta perangkat pengaturannya dalam kegiatan e-commerce, maka penerbitan peraturan yang berkaitan dengan hal dimaksud sangatlah diharapkan – agar mendorong terciptanya perdagangan yang semakin efisien dan memberikan kepastian hukum.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes371 | T/DIG - PMIH | Tesis | 343.071 SUM t | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain