Computer File
Implikasi yuridis - sosiologis Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terhadap kedudukan kepala daerah
Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 sejak tanggal 1 Januari 2001, maka pelaksanaan pembangunan nasional dititikberatkan kepada Pemerintah Daerah Otonomi dengan berorientasi kepada tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.UU No. 22/1999 ini secara substansial memiliki semangat baru yang berorientasi kepada pemberdayaan daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan umum di daerah. Dengan diberlakukannya UU yang baru tersebut, harus dipahami akan menimbulkan implikasi-implikasi tertentu, diantaranya implikasi yuridis, sosiologis, ekonomis, administratif dan politis.
Meskipun pelaksanaan Otonomi Daerah dicetuskan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang berorientasi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah, namun dengan perubahan yang mendadak tanpa adanya persiapan yang matang dari Pemerintah Daerah maka ekses yang mungkin terjadi justru ke arah sebaliknya. Antisipasi yang sangat penting artinya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah dengan peningkatan kedudukan Kepala Daerah (dalam hal ini seorang Gubernur) dalam melaksanakan pemerintahan daerah dan pembangunan dengan tetap menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tesis ini menitikberatkan pada Undang-Undang No. 22/1999 dan UU No. 5/ 1974 dengan melihat perbedaan-perbedaan maupun persamaan kedudukan Gubernur pada kedua undang-undang tersebut, serta menguraikan implikasi yuridis-sosiologisnya terhadap kedudukan Gubernur. Disamping itu juga dilakukan pemaparan dari implikasi yuridis-sosiologis tersebut terhadap kecenderungannya baik yang bersifat positif maupun negatif.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes383 | T/DIG - PMIH | Tesis | 342.06 OJO i/03 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain