Computer File
Perlindungan hukum bagi pemegang kartu ATM dan pertanggungjawaban bank : Penelitian Hukum Normatif Terhadap UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Guna Pembangunan Hukum Di Indonesia
Perbankan membutuhkan dana yang disimpan oleh masyarakat untuk dapat menyalurkannya kepada masyarakat yang lain yang memerlukan. Hal ini merupakan fungsi utama perbankan menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi bank menggunakan sistem Electronic Banking dalam pelayanannya. Bentuk pelayanan perbankan yang banyak digunakan adalah Automated Teller Machine (ATM) dan kemudian dalam bentuk Internet Banking.
Dalam pembukaan rekening, nasabah mendapat fasilitas untuk dibuatkan kartu ATM yang kemudian berfungsi sebagai alat untuk registrasi Internet Banking pada ATM. Ternyata ada nasabah mengalami transaksi pada rekeningnya melalui Internet Banking padahal ia belum melakukan registrasi dan tidak melakukan transaksi tersebut. Masalah yang muncul karena adanya bentuk-bentuk layanan perbankan tersebut adalah bagaimana perlindungan terhadap nasabah apabila mendapat kerugian karena adanya kedua bentuk layanan itu serta bagaimana pertanggungjawaban bank atas kerugian yang dialami nasabahnya.
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum terdapat pengaturan yang khusus mengenai bentuk layanan secara elektronik dalam sistem perbankan. KUHPerdata, UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ataupun UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya menyatakan bahwa nasabah tersebut mendapat jaminan mengenai dana yang disimpan pada bank tetapi kerugian yang dialami akibat bank yang bersangkutan menggunakan Electronic Banking tidak diatur. Dalam UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia hanya dikatakan bahwa system tersebut aman digunakan oleh nasabah. Hal ini juga berlaku terhadap pertanggungjawaban bank atas kerugian nasabahnya. Karena dalam penggunaan Electronic Banking terdapat perjanjian maka tanggung jawab yang dibebankan berdasarkan perjanjian tersebut.
Karena itu sangat dibutuhkan pembuatan peraturan pelaksana terhadap digunakannya bentuk-bentuk layanan Electronic Banking. Apalagi dalam Internet Banking merupakan paperless transaction sehingga harus diatur mengenai alat bukti lain selain kertas yang dapat digunakan apabila terjadi perselisihan.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes390 | T/DIG - PMIH | Tesis | 343.71 DAS p/03 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain