Computer File
Tinjauan hukum terhadap efektifitas mekanisme koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil bidang pajak dengan Penyidik Polri
Herny Indriyati ( 1999200023 ), Tinjauan Hukum terhadap Efektifitas Mekanisme Koordinasi Kewenangan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Pajak dengan Penyidik POLRI, dengan Bapak R. ISMADI. S. BEKTI, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing.
Di dalam penulisan ini dikemukakan berbagai masalah yang menarik minat penulis untuk dikemukakan sebagai pertimbangan-pertimbangan, antara lain adalah mengenai bagaimanakah hubungan koordinasi pelaksanaan tugas antara Penyidik PNS Pajak dengan Penyidik POLRI di dalam menangani kasus tindak pidana perpajakan? Lalu permasalahan yang kedua yang Penulis kemukakan di dalam penulisan ini adalah mengenai apakah peranan Penyidik PNS Pajak nampak di dalam penyidikan tindak pidana perpajakan? Dan permasalahan terakhir yang Penulis kemukakan adalah mengenai bagaimana efektifitas kewenangan dari koordinasi antara Penyidik PNS Pajak dengan Penyidik Polri ?
Penulisan ini dibuat oleh Penulis dengan tujuan untuk untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pendidikan Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan. Tujuan lain dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah perlu tidaknya dibuat perturan mengenai kemandirian Penyidik PNS Pajak di dalam proses penyidikan,tanpa mengurangi arti dan mana dari penegakkan hukum itu sendiri; untuk mengetahui efektifitas dari KUHAP dan UU No. 16 / 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama menyangkut masalah penyidikan; untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan dari kewenangan Penyidik POLRI dan Penyidik PNS Pajak. Selain itu, Penulis berharap agar hasil yang didapat oleh Penulis dapat diambil suatu kesimpulan mengenai efektif atau tidaknya mekanisme koordinasi kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak dengan Penyidik POLRI di dalam menangani tindak pidana perpajakan.
Penulisan ini didukung dengan suatu penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif untuk memperoleh gambaran secara Yuridis Sosiologis. Penelitian secara yuridis tersebut akan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang Hukum Acara Pidana yang menyangkut Penyidik POLRI dan peraturan perundang-undangan Hukum Pajak yang menyangkut penyidikan oleh Penyidik PNS Pajak , serta bahan-bahan referensi lainnya. Sedangkan penelitian secara Sosiologis akan menggunakan tekhnik wawancara kepada Penyidik POLRI (Polwiltabes Bandung (KASATRESKRIM Polwiltabes Bandung); maupun Penyidik PNS Pajak wilayah Kota Bandung. Selain itu, Penulis menggunakan sumber-sumber / bahan kepustakaan yang menunjang penulisan ini. Setelah data terkumpul, maka Penulis mengolah data dengan cara menganalisanya dengan menghubungkannya dengan sumber-sumber hukum / data yuridis yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang kiranya dapat menjawab permasalahan yang Penulis kemukakan. Akhirnya, Penulis berusaha untuk memberikan saran-saran yang kiranya berguna untuk mengatasi permasalahan yang timbul.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp9370 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH IND t/04 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain