Computer File
Implementasi SK DPRD Kota Bandung No. 4 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD Kota Bandung terhadap PP No.110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD
Penelitian yang berjudul Implementasi Surat Keputusan DPRD Kota
Bandung No. 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota
Bandung, penting untuk diteliti karena masih terdapatnya kebijakan
pemerintah daerah yang bersifat bertentangan dengan aturan hukum
diatasnya dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan pejabat publik
didalamnya. Oleh karena itu, dikarenakan Negara Kesatuan Republik
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka perlu
dilakukan penilaian pada konten dan konteks dari Surat Keputusan DPRD
Kota Bandung No. 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
Kota Bandung.
Metode penelitian ini menggunakan metode survei dan metode non
survei. Metode survei didapat dari data primer yang langsung berasal dari
sumber utama penelitian. Metode non survei diperoleh dari data sekunder
yang tidak dihasilkan dari sumber utama penelitian, tetapi dari mempelajari
dokumen-dokumen. Metode pengumpulan datanya adalah dengan
melakukan wawancara tak-berstruktur dan studi dokumen. Wawancara takberstruktur
dilakukan dengan mewawancarai stakeholder yang terkait
dengan kebijakan ini, seperti dari Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota
Bandung, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bandung Institute of
Governance Studies (BIGS). Jenis penelitiannya adalah penelitian
deskriptif. Pengolahan data dan analisis datanya adalah kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya peraturan daerah
yang bertentangan dengan aturan hukum diatasnya yaitu SK DPRD Kota
Bandung No. 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota
Bandung dengan PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
DPRD. Sedangkan dari pihak DPRD Kota Bandung sendiri sampai saat ini
tetap memberlakukan SK DPRD Kota Bandung No. 4 Tahun 2000 tersebut
dan tidak adanya tindakan untuk melakukan penyesuaian dengan PP No.
110 Tahun 2000.
Dengan demikian, hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya
faktor-faktor yang dominan mempengaruhi SK DPRD Kota Bandung No. 4
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Bandung. Faktor-
faktor tersebut dapat dilihat dari segi konten SK DPRD Kota Bandung yaitu
kepentingan yang dipegaruhi, perubahan yang diharapkan, dan dari segi
konteks yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat,
serta konsistensi dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp10140 | DIG - FISIP | Skripsi | ANE ANG i/04 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain