Computer File
Hak masyarakat berpenghasilan rendah atas perumahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam perspektif hak asasi manusia
Terpenuhinya hak rakyat atas tempat tinggal menjadi suatu tugas yang harus segera diperserius pelaksanaannya. Sebagai pelaksana tugas ini, Negara mendapat amanah yang langsung ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya hak ini selaras dengan pentingnya hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikmati fasilitas perumahan sebagai pendukung pelaksanaan proses penyejahteraan masyarakat.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut-sebut sebagai upaya serius Pemerintah untuk menanggapi urgensi pemenuhan hak masyarakat berpenghasilan rendah atas rumah atau tempat tinggal. Seyogyanya dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan penyebaran fasilitas rumah atau perumahan menjadi suatu wacana yang benar-benar bisa dirasakan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengutamaan ini bukanlah suatu yang berlebihan mengingat fasilitas rumah maupun perumahan yang sekiranya pun ditujukan bagi masyarakat rendah, justru target ini belum bisa tercapai sebagaimana mestinya.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp26887 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH SIL h/12 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain