Computer File
Hak wanita dalam pewarisan adat batak karo ditinjau dari segi hak asasi manusia (persamaan hak antara pria dan wanita)
Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu badan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk menjaga perdamaian dan
keamanan internasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah-langkah kebijakan berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjatuhkan sanksi embargo ekonomi sebagai langkah tanpa penggunaan kekuatan militer setelah berbagai upaya damai yang dilakukan sebelumnya tidak memberikan hasil. Salah satu prinsip dalam Piagam PBB yang wajib dihormati oleh seluruh anggota PBB, tak terkecuali Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu badan utama, adalah mengenai penghormatan dan perlindungan HAM. Di antaranya
yaitu Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan hak asasi yang mengakui keadaan ideal manusia yang bebas dari ketakutan dan kemelaratan. Ada suatu dilema antara penjatuhan sanksi embargo ekonomi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dari rakyat negara yang dijatuhi sanksi tersebut. Efektifitas dari penjatuhan sanksi embargo ekonomi, serta pengaruh sanksi tersebut terhadap penghormatan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya rakyat negara yang dijatuhi sanksi, ternyata menimbulkan persoalan yang dilematis. Penjatuhan sanksi embargo ekonomi ini, walaupun efektif dalam penegakan perdamaian dan keamanan internasional, namun dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan dampak negatif secara tidak langsung yang
mengakibatkan terlanggarnya HAM dari rakyat negara yang dijatuhi sanksi, terutama Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budayanya.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp7177 | DIG - FH | Skripsi | SKP-FH GIN h/09 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain